Jika Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, tidak setuju dengan wacana pemindahan ibukota Negara, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menyatakan sebaiknya wacana tersebut harus dikaji lebih arif tanpa mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar
Salah satu kepala daerah terbaik versi Tempo ini menyatakan, adanya wacana tersebut menunjukkan ada kerisauan dan kepanikan terhadap kondisi Jakarta. "Wacana ini ditangkap secara reaktif dan terkesan euphoria di sejumlah daerah di luar Jawa yang dengan tegas menyatakan siap menjadi ibukota Negara,"
Dia mengatakan, kondisi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang massif dirasakan sangat radikal dan bahkan -berdasarkan peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan-, diprediksi akan lumpuh (macet) total mulai tahun 2014, banjir dimana-mana, ancaman gempa, krisis air serta diselimuti udara yang kotor menjadi alasan kuat mendorong berbagai pendapat atas wacana Reposisi (pemindahan) tersebut.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa dinilai mencemaskan untuk masa depan. Muda menambahkan, kualitas hidup di Jakarta dinilai menurun dimana tingkat pengangguran tinggi, angka kejahatan meningkat, pemukiman kumuh masih bertebaran dan rentan, polusi dan sanitasi buruk.
"Jakarta pun dianggap dalam kondisi sakit komplikasi sehingga tidak layak lagi menjadi pusat pemerintahan Negara," katanya. Bagaimanapun problematika kemacetan, lanjutnya, mudah banjir dan masalah lainnya yang melanda Jakarta akan menjadi problem bagi daerah-daerah lain karena berimplikasi luas secara nasional.
Muda mengatakan, sebagai bagian anak bangsa, dia tergerak untuk memberikan buah pikiran sebagai solusi jalan tengah alternative atas diskursus yang berkembang belakangan ini.
"Dengan relokasi pusat pemerintahan ke dalam satu kawasan bersama akan berdampak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan. Pemindahan pusat pemerintah dari Jakarta, apabila dapat dilakukan dengan baik, punya efek positif, baik bagi Jakarta sendiri maupun Indonesia secara keseluruhan," tuturnya lagi.
Dalam sejarahnya perpindahan pusat pemerintahan sendiri bukanlah hal baru terjadi. Indonesia sudah mengalami beberapa kali perpindahan. Pusat pemerintah pernah dipindahkan ke Bogor, Yogyakarta bahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu disebabkan dampak kondisi sosial politik yang serba dalam keadaan darurat di masa perjuangan dan kemerdekaan RI yang baru diraih.