Kasus teror yang melanda Solo menjadi bukti kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), calon Gubernur DKI Jakarta, gagal terutama dalam menjaga keamanan.
Seharusnya dalam mengatasi keamanan, Jokowi selaku Wali Kota Solo selalu berkoordinasi secara berkesinambungan dengan pihak muyawarah pimpinan daerah (muspida) setempat.
"Kegagalan itu dapat dilihat dari sistem mekanisme kerja Muspida Solo. Sekalipun keamanan menjadi wewenang kepolisian, tapi pemerintah baik provinsi maupun kota sebagai perangkat kerja memiliki wewenang berkoordinasi dengan aparatur terkait," kata pengamat politik, Amir Hamzah, di Jakarta, Senin (3/8/2012).
Dengan koordinasi yang tak dilakukan, lanjut Amir, seolah-seolah polisi jalan sendiri. Padahal ada beberapa hal yang dapat dilakukan Pemkot Solo seperti pengerahan Satpol PP, atau mengerahkan badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah (Kesbangpol Linmas) untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI setempat.
"Kita bandingkan dengan Jakarta, gubernur selalu berkoordinasi dengan Pangdam maupun Kapolda terkait keamanan ibu kota, dan itu diatur dan dibenarkan dalam undang-undang. Sehingga setiap ada permasalahan dapat segera diatasi dan tak berlarut. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara yang penduduknya multi etnis lebih rawan dari Solo," tandas Amir lagi.